Dari Regulasi ke Aksi: Peran Masyarakat Sipil Menguatkan Kebijakan Daerah dalam Penanggulangan TBC

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan serius kesehatan masyarakat di Indonesia. Meski berbagai regulasi nasional telah mendorong percepatan eliminasi TBC, implementasi di tingkat daerah sering kali menghadapi kendala lemahnya komitmen kebijakan dan keterbatasan anggaran promotif–preventif. Di titik inilah peran masyarakat sipil menjadi krusial.

PATTIRO Malang, bersama jejaring organisasi masyarakat sipil, terlibat aktif dalam program penguatan kapasitas CSO untuk advokasi kebijakan dan anggaran TBC. Program ini bertolak dari kesadaran bahwa regulasi dan perencanaan daerah tidak akan berpihak pada isu TBC tanpa dorongan aktor non-pemerintah yang memiliki kapasitas analisis dan advokasi berbasis data.

Melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan perencanaan dan penganggaran, analisis kebijakan, serta penyusunan rekomendasi berbasis bukti, PATTIRO Malang memfasilitasi CSO agar mampu masuk ke ruang-ruang perencanaan daerah. Pendekatan ini sejalan dengan dorongan nasional sejak 2016 yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam percepatan penanggulangan TBC.

Hasilnya, CSO tidak lagi diposisikan sebagai penonton, melainkan sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Mereka mampu membaca dokumen anggaran, mengidentifikasi celah kebijakan, serta mengajukan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan lapangan. Dengan demikian, isu TBC tidak berhenti sebagai agenda sektor kesehatan semata, tetapi menjadi perhatian lintas sektor dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bagi PATTIRO Malang, penguatan kerangka kebijakan ini merupakan fondasi penting. Tanpa kebijakan dan anggaran yang memadai, praktik baik di lapangan akan sulit berkelanjutan. Program ini menegaskan bahwa eliminasi TBC membutuhkan kombinasi antara regulasi yang berpihak dan masyarakat sipil yang berdaya.

dokumentasi pattiro fasilitasi program TBC: